Peraturan Terbaru Tentang Barang Kiriman Pos
Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan.
Peraturan terbaru tentang barang kiriman pos. Sehubungan dengan hal itu djbc selaku instansi teknis yang membawahi pengawasan lalu lintas barang kemudian menerbitkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai perdirjen nomor per 02 bc 2017 tentang petunjuk pelaksanaan impor. Ruang lingkup dan tanggung jawab. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. 188 pmk 04 2010 tanggal 29 oktober 2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman.
Mulai 10 oktober 2018 akan dilakukan penyesuaian de minimis value pembebasan atas barang kiriman sesuai peraturan menteri keuangan nomor 112 pmk 04 2018 tentang perubahan atas pmk nomor 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Ketentuan mengenai impor barang kiriman pos diatur dalam peraturan menteri keuangan pmk nomor. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu pmk 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Hukum positif indonesia penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 199 pmk 010 2019 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman.
Importasi barang kiriman diatur dalam peraturan menteri keuangan pmk nomor 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 112 pmk 04 2018 tentang perubahan atas peraturan menter. Ketentuan impor barang kiriman. Peraturan yang akan berlaku 60 hari sejak tanggal 29 november 2016 tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur impor barang kiriman yaitu pasal 23 sampai dengan pasal 31 peraturan menteri keuangan nomor 188 pmk.
Aturan baru yang mulai berlaku per 10 oktober 2018 tersebut diterbitkan karena adanya keluhan dari sektor industri kecil menengah ikm terkait dengan impor barang kiriman dan hasil produksi ikm yang dikenakan pajak. 04 2010 tentang impor barang yang dibawa oleh. Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan impor barang kiriman meliputi. Dalam pmk tersebut diatur ketentuan ketentuan yang berlaku tentang barang kiriman baik yang.