Barang Bukti Yang Dapat Disita

Penyelundupan hukum calon wakil rakyat menjadikan biaya politik mahal may 28 2020 0.

Barang bukti yang dapat disita. Atau dengan kata lain benda benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 kuhap dapat disebut sebagai barang bukti ratna nurul afiah barang bukti dalam proses pidana hal. Kpk pada rabu memeriksa manajer hotel sunbreeze bona sakti nasution dan karyawan hotel sunbreeze dita yusuf pambudi sebagai saksi untuk tersangka direktur pt multicon indrajaya terminal mit hiendra soenjoto. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul padahal secara hukum jenis benda yang akan disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda beda. Dengan kata lain masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena penyidik tidak memahami kebutuhan.

Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik atau kejaksaan jika perkara telah sampai pada proses penuntutan. Pihak lain yakni bidang profesi dan pengamanan propam polda metro jaya membuat berita acara terkait barang bukti tersebut. Selama ini upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengambilan barang bukti narkoba dilakukan dengan mengundang pihak lain dalam tahap perhitungan. Komisi pemberantasan korupsi kpk mengonfirmasi anak mantan sekretaris mahkamah agung ma nurhadi nhd rizqi aulia rahmi perihal barang bukti yang telah disita terkait kasus suap dan gratifikasi perkara di mahkamah agung ma pada tahun 2011 2016.

31 tahun 1999 jo uu no. Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Selain barang rampasan negara melalui pasal 194 ayat 1 kuhap merupakan putusan mengenai status barang bukti menurut penulis itu ada juga melalui mekanisme pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 kuhp dan di uu tpk no. Sobat humas sebagai.

Penjelasan lebih lanjut dapat sobat humas simak dalam ulasan di bawah ini. Hilangnya barang bukti penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan kata lain benda benda yang dapat disita pihak berwajib seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 kuhap dapat disebut sebagai barang bukti yang sah. Sebelumnya muncul kasus kasus sejenis namun sayangnya kasus kasus penyalahgunaan barang bukti barang sitaan seperti.

Selain itu di dalam hetterziene in landcsh regerment hir juga terdapat perihal barang bukti. Penyidik mengonfirmasi dan menggali pengetahuan. Pemilihan umum adalah. 20 tahun 2001 terdapat dalam pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyebutkan pada pokoknya dapat dilakukan pidana tambahan berupa perampasan barang.