Aturan Barang Kiriman Pos

Untuk aturan baru ini pihak pos pjt atau saya singkat pihak pos yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impornya atas barang yang masih dalam batas yang ditentukan.

Aturan barang kiriman pos. Ketentuan pajak impor barang kiriman. Undang undang republik indonesia nomor 38 tahun 2009 tentang pos. Dasar hukum pmk 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Lebih lanjut robert menjelaskan bahwa bea cukai dalam hal ini akan selalu berpedoman pada dokumen pengiriman barang atau yang disebut dengan consignment note cn yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman pt pos perusahaan jasa titipan pjt.

Kantor atau gudang penyelenggara pos ini sebelumnya harus sudah ditetapkan sebagai kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tps. Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi jilid 14 untuk mendorong pertumbuhan e commerce pemanfaatan teknologi informasi dan transportasi dalam perdagangan dan untuk meningkatkan efisiensi kecepatan akurasi kemudahan perhitungan tarif serta penelusuran barang kiriman bea cukai telah menerbitkan aturan baru. Official website direktorat jendral bea dan cukai. Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri diprlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang.

Pihak pos lah yang nantinya berhubungan langsung dengan bea cukai berkaitan dengan barang kiriman anda. Ketentuan barang kiriman. Dari pelabuhan laut atau bandar udara kemudian barang didistribusikan ke kantor atau gudang penyelenggara pos. Nah disini kemungkinan barang bapak ibu sekalian itu belum dilaporkan oleh pos atau pjt nya ke bea cukai jadi datanya belum muncul atau belum masuk di database barang kiriman bea cukai.

Mas saya beli barang harganya cuma usd 50. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu pmk 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Hal ini disebutnya memperkuat peraturan menteri keuangan nomor pmk 182 pmk 04 2016 tentang ketentuan impor barang kiriman. Kepala kantor bea cukai malang latif helmi kunjungi kantor pos malang pada rabu 15 01 untuk diskusikan aturan terbaru tentang impor barang kiriman yaitu peraturan menteri keuangan nomor 199 pmk 010 2019 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kir.