Penyerahan Jasa Kena Pajak Ke Kawasan Berikat

Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi bkp yang telah dilunasi ppn nya yang dalam pengiriman telah disertakan stiker lunas ppn serta bahan bakar minyak subsidi.

Penyerahan jasa kena pajak ke kawasan berikat. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Atau dengan kata lain diberikan atau tidaknya fasilitas ppn dibebaskan tergantung di mana jkp diserahkan tanpa mempertimbangkan dari mana jkp tersebut. Namun pkp yang bisa menjadi perusahaan dalam kawasan berikat pun tidak bisa sembarang perusahaan. Begitupun atas penyerahan jkp dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus ke kawasan bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di kawasan bebas dipungut pajak pertambahan nilai.

Peraturan pajak surat edaran direktur jenderal pajak nomor se 26 pj 53 2003 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak dari dan ke kawasan berikat direktur jenderal pajak sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak dari dan ke kawasan berikat dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut. Atas penyerahan jasa kena pajak termasuk jasa maklon dan subkontrak oleh pkp di dpil kepada pkp di kawasan berikat pulau batam tidak dipungut ppn kecuali pkp di kawasan berikat tersebut memilih untuk dikenakan. Untuk barang kena pajak bkp pemasukan ke kawasan bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang telah ditunjuk oleh badan pengusahaan kawasan tidak dipungut ppn dan ppnbm. Kawasan berikat ini merupakan salah satu tempat tertentu yang mendapat fasilitas ppn.

Penyerahan jasa kena pajak dari pdkb ke pkp di dpil. Penyerahan jasa kena pajak dari pdkb ke pdkb lainnya. Faktur pajak kawasan berikat sesuai namanya hanya bisa dilakukan oleh pengusaha kena pajak pkp yang kegiatan usahanya seputar dari dan ke kawasan berikat. Penetapan kawasan perdagangan bebas untuk pulau batam bintan dan karimun berdasarkan 3 peraturan pemerintah yaitu.

Kawasan berikat kb adalah suatu bangunan tempat atau kawasan dengan batas batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan kegiatan rancang bangun perekayasaan penyortiran pemeriksaan awal pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean indonesia lainnya. Segala fasilitas ppn yang diberikan seputar penyerahan barang kena pajak bkp dan jasa kena pajak jkp meliputi ppn tidak dipungut dan ppn dibebaskan. Oleh karena itu perbedaan perlakuan dengan daerah lainnya ini menuntut kawasan bebas memiliki batas batas yang jelas berikut pengawasan atas fasilitas yang telah diberikan. Pada bagian ini kita akan belajar fasilitas ppn di kawasan berikat.