Barang Milik Negara Pkp2b
Pada penggunaan bmn d berupa penambahan pengaturan mengenai pengelola barang sebagai subjek yang dapat melaksanakan.
Barang milik negara pkp2b. Barang milik negara pkp2b yang belum diserahkan kepada pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut. Kita akan senantiasa berusaha mengoptimalkan aset ini untuk kepentingan masyarakat ujar direktur jenderal kekayaan negara isa rachmatarwata saat temu. Barang milik negara pkp2b yang diperoleh sampai dengan tahun 2010. Jakarta direktorat jenderal kekayaan negara djkn akan selalu berusaha mengarahkan semua pihak untuk senantiasa berupaya mengoptimalkan aset termasuk aset yang berasal dari perjanjian kerjasama karya pengusahaan pertambangan pkp2b.
Barang milik daerah 21 barang milik negara 133 bea dan cukai 314 beasiswa 1 big data 5 bumdes 26 dana desa 88 diplomasi ekonomi 1 direktorat jenderal anggaran 3 direktorat jenderal bea dan cukai 5 direktorat jenderal kekayaan negara 5 direktorat jenderal pajak 15 direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko 2. Barang milik negara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dan juga untuk memenuhi tugas dan fungsi pemerintah. Peraturan ini mengatur penggunaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara daerah. Aset pkp2b dicatatkan pada lkpp dan diaudit setiap tahun oleh bpk maka setiap perlakuan terhadap aset baik itu berupa penjualan pemanfaatan kepada pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan barang milik negara.
Barang milik negara yang berasal dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b adalah barang barang modal dan bahan bahan yang dibeli di dalam negeri maupun yang diimpor dalam rangka pengusahaan pertambangan batubara yang pengadaannya berdasarkan keputusan presiden nomor 49 tahun 1981 dan beralih kepada pemerintah berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor 75. Yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca namun hanya diungkapkan dalam calk. Sebagai pengelola barang milik negara kata dia direktorat jenderal kekayaan negara terus berupaya memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan secara optimal dalam kondisi apapun termasuk di saat pandemi covid 19. Barang milik daerah 21 barang milik negara 133 bea dan cukai 314 beasiswa 1 big data 5 bumdes 26 dana desa 88 diplomasi ekonomi 1 direktorat jenderal anggaran 3 direktorat jenderal bea dan cukai 5 direktorat jenderal kekayaan negara 5 direktorat jenderal pajak 15 direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko 2.