Barang Milik Negara Dan Barang Milik Daerah
Dalam rangka pemantapan dan pemahaman kepada aparatur maka diperlukan bimtek aset audit barang milik daerah lembaga edukasi dan konsultasi kebijakan pembangunan nasional akan melaksanakan pelatihan diklat bimtek dengan tema.
Barang milik negara dan barang milik daerah. Peraturan ini mengatur penggunaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara daerah. Pp 28 tahun 2020 tentang perubahan atas pp 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah mengubah pp 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik negara daerah. Pengertian barang milik negara daerah yang dimaksud barang milik negara bmn sesuai pasal 1 butir 10 undang undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban apbn atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik baiknya. Bimtek aset audit barang milik daerah. Sementara yang dimaksud barang milik daerah bmd sesuai pasal 1 butir 11 undang undang no. Kementerian keuangan menerbitkan peraturan pemerintah pp no 28 2020 sebagai perubahan atas pp 27 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah bmn d.
Penggunaan barang milik negara daerah. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara daerah untuk menghubungkan. Perencanaan kebutuhan barang milik negara daerah merupakan salah satu dasar bagi kementerian lembaga satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru new initiative dan angka dasar baseline serta penyusunan rencana kerja dan anggaran kecuali untuk penghapusan berpedoman pada. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bekasi khususnya bagian aset mengadakan sosialisasi regulasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah tahun 2019 di lingkungan pemerintah kota bekasi bertempat di ruang rapat wali kota bekasi selama 3 hari mulai tanggal 10 s d 12 september 2019 yang diikuti oleh 47 kepala opd 47 pejabat penatausahaan barang dan 47 pengurus barang pada opd.
Dr jan hoesada cpa dr mei ling se ak mba. Barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif.